Ants.CO, TANJUNG REDEB - Kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Berau terhadap permasalahan batas wilayah administratif senantiasa diwujudkan dengan melakukan berbagai tindakan yang strategis.
Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan konsolidasi bersama Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat, untuk mendorong penyelesaian perselisihan wilayah antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur yang sudah terjadi sejak lama.
Vice Bupati (Wabup) Berau, Gamalis, menyampaikan bahwa ketidaktelitian dalam penentuan batasan wilayah bukan sekadar masalah kecamatan saja.
Akibatnya secara langsung dirasakan oleh warga dan pemerintah setempat karena memengaruhi pelaksanaan berbagai proyek pembangunan maupun kegiatan ekonomi di wilayah yang masih dalam perselisihan.
"Semakin lama masalah tersebut terus berlangsung, semakin besar juga akibatnya," ujarnya.
Selain mengganggu pelaksanaan pembangunan, keadaan ini berisiko menimbulkan konflik sosial antara warga yang tinggal di daerah sekitar batas dua kabupaten.
Tidak lama yang lalu, Gamalis dikunjungi oleh rombongan pihak Pemerintahan Kampung Biatan Ilir serta Kampung Biatan Ulu.
Pada rapat itu, beberapa hal berkaitan dengan wilayah sengketa dijelaskan secara rinci, mulai dari keadaan geografis sampai riwayat perkembangan dua desa yang selama ini merupakan bagian dari Kabupaten Berau.
Dia menyampaikan bahwa diskusi ini merupakan kesempatan untuk kembali menggali fakta-fakta yang ada di daerah terkait keberadaan wilayah tersebut.
"Beberapa data terkait riwayat sejarah serta letak geografis desa-desa yang ada di wilayah perbatasan juga menjadi topik pembicaraan," katanya.
Persoalan wilayah perbatasan antara Berau dan Kutai Timur sebenarnya bukan hal yang baru.
Isu ini sudah terjadi selama bertahun-tahun dan belum menemukan solusi yang menyeluruh bahkan sampai puluhan tahun.
Keadaan tersebut memicu harapan berbagai kalangan agar pemerintah yang memiliki wewenang menetapkan putusan terakhir mengambil tindakan nyata.
Di sisi lain, mereka menganggap perlu untuk mempertahankan hubungan yang baik di antara berbagai wilayah selama proses penyelesaian perselisihan sedang berlangsung.
Khususnya, laporan tentang menurunnya keharmonisan hubungan antar warga di wilayah perbatasan mendapat perhatian sungguh-sungguh dari pihak pemerintahan setempat.
Agar tidak timbul perpecahan yang lebih besar, Pemerintah Kabupaten Berau rencananya akan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak yang relevan.
Tindakan ini akan dijalankan dengan keterlibatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menemukan penyelesaian terbaik yang bisa disepakati oleh kedua wilayah.
"Kami berharap pemerintah daerah serta pemerintah pusat secepatnya memberikan kejelasan," ujarnya.
Selanjutnya, dia berpendapat bahwa penyelesaian perselisihan ini tidak cukup hanya dilakukan dengan komunikasi resmi antara instansi-instansi pemerintah.
Dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, antara lain dengan menciptakan komunikasi politik sehingga proses penyelesaian bisa berlangsung lebih cepat dan efisien.
Oleh karena itu, mereka juga akan menggalakkan usaha komunikasi politik untuk mempercepat penyelesaikan masalah batas wilayah ini.
"Jika tidak ada hambatan, segera akan dijadwalkan kunjungan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur," ujarnya.
Fungsinya adalah untuk mengupayakan kemajuan dalam menyelesaikan perselisihan tentang batas wilayah serta memperkuat posisi kabupaten/kota terkait dengan berkas-berkas batas wilayah yang sebelumnya sudah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Diharapkan penentuan batas wilayah secepatnya dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menenangkan masyarakat yang selama ini merasa khawatir akibat ketidaktetapan status daerah perbatasan. (*/adv/far)
0 Komentar