ANTS, CIBINONG – Kenaikan Pajak Air Tanah (PAT) di Kabupaten Bogor sebesar 120 persen menuai keberatan dari pelaku industri minuman ringan.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tersebut dinilai berpotensi meningkatkan biaya produksi dan berdampak terhadap harga jual produk di pasaran.
Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM), Triyono Prijosoesilo, mengatakan industri minuman ringan merupakan salah satu sektor usaha yang membutuhkan air tanah dalam jumlah besar sebagai bahan baku produksi.
Menurutnya, kenaikan tarif Pajak Air Tanah yang terlalu tinggi akan membebani pelaku usaha karena berpotensi meningkatkan biaya operasional secara signifikan.
Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat produsen harus menaikkan harga jual produk. Dampaknya, penjualan minuman ringan berpotensi menurun, terutama di tengah melemahnya daya beli masyarakat.
“Apalagi itu dilakukan terhadap industri-industri minuman ringan yang berada di daerah wisata yang merupakan market yang bagus untuk penjualan minuman ringan ini,” ujar Triyono.
Ia menilai kebijakan kenaikan PAT di Kabupaten Bogor cukup memberatkan industri minuman ringan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Terlebih, Kabupaten Bogor memiliki sejumlah kawasan wisata yang selama ini menjadi salah satu pasar potensial bagi produk minuman ringan.
Triyono memperkirakan kenaikan harga produk dapat memengaruhi pola belanja wisatawan.
Menurutnya, wisatawan yang harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk penginapan dan makanan kemungkinan akan lebih selektif dalam membelanjakan uangnya, termasuk ketika membeli minuman.
“Jika harga jual produk kami naik, itu akan berdampak di tingkat restoran dan hotel-hotel yang menjadi pangsa pasar kami. Ini secara tidak langsung bisa berdampak ke penjualan produk minuman ringan,” katanya.
Ia menambahkan, wisatawan berpotensi beralih ke produk minuman yang lebih murah, termasuk minuman siap saji yang tidak dikemas.
Karena itu, ASRIM berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kembali besaran kenaikan tarif PAT agar tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap dunia usaha.
“Secara prinsip, pelaku usaha minuman ringan menginginkan tidak ada kenaikan. Tapi, jika pun mau naik, kami berharap kenaikannya tidak terlalu tinggi,” ucapnya.
ASRIM Minta Pemkab Bogor Berikan Relaksasi
Triyono mengatakan ASRIM telah melakukan komunikasi dan diskusi dengan sejumlah pemerintah daerah, termasuk Pemkab Bogor, untuk meminta adanya relaksasi kebijakan kenaikan PAT.
Namun, hingga saat ini pembahasan tersebut masih berlangsung dan belum menghasilkan kesepakatan.
“Proses diskusi masih berlanjut dengan Pemda sampai saat ini dan memang masih belum selesai dan diskusinya masih on going. Tidak hanya dengan Pemkab Bogor, ASRIM juga mengalami hal yang sama dari beberapa pemda yang lain,” tuturnya.
Ia menduga kenaikan tarif PAT tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah.
“Ini kelihatannya karena kebutuhan pemda untuk mencari sumber pendanaan daerah,” katanya.
Bupati Bogor Rudy Susmanto Buka Peluang Evaluasi
Menanggapi keberatan pelaku industri pengguna air tanah, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan terbuka untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.
Ia mengatakan pemerintah daerah tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, aspirasi pelaku usaha dan kondisi investasi juga menjadi pertimbangan pemerintah.
“Segala hal kita mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi, kalau ada kebijakan yang sudah ditetapkan, lalu ada aspirasi dari pelaku usaha dan ada ketidaknyamanan dari para investor, maka kita bisa mengevaluasinya,” kata Rudy.
Sebagai informasi, Pemkab Bogor menetapkan besaran Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2025 tentang Nilai Perolehan Air Tanah.
Dalam aturan tersebut, tarif air tanah ditetapkan sebesar Rp 3.300 per meter kubik.
Angka tersebut naik 120 persen dibandingkan tarif sebelumnya yang sebesar Rp 1.500 per meter kubik.
Kenaikan ini menjadi perhatian pelaku industri pengguna air tanah karena dikhawatirkan berdampak terhadap biaya produksi, harga jual, hingga keberlangsungan usaha di Kabupaten Bogor.
0 Komentar